Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Kordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Renja) 2019 dengan KPU Provinsi, KIP Aceh seluruh Indonesia Rabu (14/2/2018).

Acara yang berlangsung 14-16 Februari 2018 ini resmi dibuka oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Turut hadir Komisioner Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Evi Novida Ginting Manik, Sekjen Arif Rahman Hakim, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono, Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah serta inspektur Adiwijaya Bakti. Selain juga dihadiri anggota KPU/KIP Provinsi seluruh Indonesia. 

Dalam sambutannya  Pramono berpesan agar perencanaan anggaran KPU dilakukan secara baik dan tepat. Menurut dia anggaran yang dimiliki oleh KPU terbatas, meski untuk pelaksanaan kegiatan kepemiluan maupun pemilihan terlihat besar. "Kelihatannya anggaran KPU besar sekali, padahal kan untuk banyak kegiatan kepemiluan. Makanya perencanaan anggaran harus betul-betul kita cermati," kata Pramono. 

Lebih khusus Pramono meminta agar anggaran didaerah dilakukan dengan tepat. Dia mendapat informasi perencanaan yang tidak tepat ini sempat mengganggu jalannya proses tahapan. "Kalau ada yang bermasalah tentu masyarakat nanti akan bertanya bagaimana kemampuan kita kedepan, bagaimana kita kalau gagal berarti kita dipandang negatif masyarakat," lanjut Pramono. 

Komisioner Evi Novida Ginting Manik menekankan perencanaan anggaran dikaitkan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Menurut dia proses perekrutan yang berlangsung saat ini hingga Mei kedepan harus efektif dan efisien. "PPK dan PPS dengan evaluasi ini tentu kita bisa tidak terlalu banyak menggunakan anggaran, ini bentuk efisiensi dan efektivitas," kata Evi. 

Sementara itu Komisioner Ilham Saputra mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 sudah didepan mata. Oleh karena itu perencanaan yang tepat adalah suatu keharusan untuk menghadirkan proses pemilihan yang berkualitas. 

Ilham juga meminta agar dalam merencanakan anggaran, setiap daerah perlu melihat kondisi wilayahnya masing-masing. Sehingga anggaran yang disediakan bisa tepat. "Bagaimana proyeksi kita kedepan," ujar Ilham. 

Lebih jauh, Ilham pun mengingatkan perencanaan yang baik akan menghindarkan KPU dari kesalahan. Dia meminta agar kejadian di pemilu sebelumnya tidak terjadi di pemilu mendatang. "Bagaimana kita antisipasi supaya surat suara tidak tertukar, jangan itu terjadi di 2019. Paling tidak kita bisa minimalisir, kita ambil pelajaran dari pemilu sebelumnya," tegas Ilham. 

Berbeda, Komisioner Hasyim Asy’ari menekankan ketepatan perencanaan anggaran berkaitan dengan kelancaran tahapan yang berjalan. Meski menurut dia dibeberapa kasus, rencana yang matang bisa berubah dengan adanya putusan dari lembaga lain. "Seperti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu perubahan yang situasi bisa diprediksi, tapi kita tidak tahu putusan kapan," ucap Hasyim. 

Untuk internal, Hasyim berpesan kepada kesekjenan untuk menyosialisasikan renstra baru dilingkungan KPU. Renstra baru ini sendiri adalah imbas dari UU 7  Tahun 2017 tentang yang salah satunya berimbas pada perubahan komposisi KPU. "Komposisi KPU Provinsi, Kab/Kota ada perubahan. Ini harus dipelajari perubahan ada dimana," kata Hasyim. 

Sekjen KPU Arif Rahman Hakim berharap kegiatan rakor ini menghasilkan perencanaan 2019 yang terbaik. Dia mengingatkan bahwa perencanaan yang tepat akan menghasilkan penggunaan anggaran yang tepat. Dan imbasnya pengajuan anggaran KPU berikutnya akan meningkat. "Kalau tahun 2018 ini kita bisa gunakan anggaran dengan baik, serapan bagus maka selanjutnya kita bisa pertahankan bahkan tingkatkan anggaran yang ada. Kalau buruk maka bisa kena penalti dan anggaran kita dikurangi,"  tambah Arif. 

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono menjelaskan bahwa hari kedua rapat kordinasi akan memaparkan kebijakan rencana kerja pemerintah oleh Bappenas, selain itu ada paparan tentang tata cara revisi anggaran TA 2018 oleh Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan serta paparan pelaksanaan program dan kegiatan 2018 dan rencana kerja 2019 oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data. 

Hari terakhir rakor akan diisi dengan perumusan pelaksanaan dan program kegiatan 2018 dan rencana kerja 2019. (Didi/arf. FOTO Didi/Humas KPU)